Gugatan BBM di SPBU Swasta: Ujian Kebijakan Publik di Hadapan Hukum
Dinamika kebijakan publik acapkali berujung pada ujian di meja hijau. Baru-baru ini, sorotan tertuju pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bapak Bahlil Lahadalia, yang harus menghadapi gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Gugatan ini diajukan oleh seorang warga yang merasa dirugikan oleh isu kelangkaan BBM di SPBU swasta, menuntut ganti rugi sebesar Rp500 juta.
Peristiwa ini, yang dilaporkan oleh Bisnis.com pada 30 September 2025, menjadi indikator bahwa setiap keputusan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, khususnya dalam distribusi energi strategis seperti Pertalite dan Solar, akan selalu berada di bawah pengawasan ketat masyarakat. Keluhan atas kelangkaan BBM swasta bukan hanya sekadar isu teknis, melainkan telah bergeser menjadi persoalan hukum yang menuntut pertanggungjawaban dari pemangku kebijakan.
Baca Juga : Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2026: Strategi BI Menghadapi Ketidakpastian Global
Dampak Kelangkaan BBM Swasta dan Implikasinya
Inti dari gugatan BBM SPBU swasta ini adalah keluhan atas kesulitan yang dialami masyarakat dalam mengakses Bahan Bakar Minyak di luar jaringan SPBU milik BUMN. Kelangkaan ini, apabila benar terjadi akibat kebijakan yang kurang matang, dapat mengganggu stabilitas ekonomi mikro di tingkat masyarakat.
Pemerintah, melalui menteri terkait, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan ketersediaan energi. Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda (diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim), yang secara makna umum mengajarkan bahwa pemimpin adalah penggembala dan bertanggung jawab atas gembalaannya.
Hadits Shahih (Makna Umum): “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menjadi pengingat abadi bahwa amanah kekuasaan selalu beriringan dengan pertanggungjawaban yang berat, baik di dunia maupun di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Baca Juga : Inisiatif Strategis Prabowo: Membangun Kampung Haji Tanpa Beban APBN
Peran Lembaga Ekonomi Umat dalam Menjaga Stabilitas
Isu gugatan BBM SPBU swasta ini juga membuka diskusi tentang perlunya ketahanan ekonomi yang berbasis pada partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, peran lembaga ekonomi umat seperti koperasi syariah dapat diperkuat.
Model bisnis yang didasarkan pada akad Asy-Syirkah (kerja sama bagi hasil) dapat menjadi alternatif yang stabil. Jika koperasi syariah memiliki peran yang lebih besar dalam distribusi atau pemanfaatan energi terbarukan di tingkat lokal, potensi kelangkaan dan monopoli dapat diminimalisir. Kerjasama yang berprinsip syariah akan senantiasa mengutamakan keadilan dan kemaslahatan, bukan sekadar keuntungan semata. Hal ini sejalan dengan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan yang diserukan dalam Islam.
Gugatan BBM SPBU swasta senilai setengah miliar rupiah ini kini berada di tangan pengadilan. Kita berharap proses hukum dapat berjalan dengan seadil-adilnya, memberikan kejelasan atas kebijakan distribusi energi dan menjamin bahwa kebijakan distribusi energi di masa depan akan lebih merata dan terhindar dari potensi kelangkaan yang merugikan masyarakat luas.
Sumber:
